Berikutnya, sebanyak 5,3 persen responden menyoroti masalah kesehatan, khususnya ketersediaan obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau. Adapun pembangunan dan perbaikan jalan disebut oleh 5,1 persen warga.
Sementara itu, masalah-masalah lainnya masing-masing memperoleh persentase di bawah 5 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari, pemberantasan KKN, dan pengurangan kemiskinan menjadi tiga perhatian utama masyarakat dalam menilai persoalan yang perlu diprioritaskan pemerintah.
Penilaian Kinerja Pemerintah dalam Menekan Harga Memburuk
Selain memetakan persoalan yang dianggap mendesak, survei SMRC juga mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani sejumlah masalah tersebut.
Untuk persoalan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, proporsi warga yang menilai kinerja pemerintah semakin baik tercatat sebesar 19,7 persen. Angka ini menurun dibandingkan hasil survei pada Februari 2024, ketika persentasenya mencapai 32,1 persen.
Sebaliknya, jumlah warga yang menilai kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk mengalami peningkatan. Pada Februari 2024, persentasenya tercatat sebesar 39 persen. Dalam survei terbaru, angka tersebut naik menjadi 50,6 persen.
Perubahan itu menunjukkan bahwa penilaian negatif terhadap upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok semakin dominan dibandingkan penilaian positif.
Penilaian serupa juga terlihat pada persoalan pemberantasan korupsi uang negara. Sebanyak 38,5 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam menekan korupsi semakin buruk. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proporsi warga yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, yakni 27,8 persen.
