Menurut Syefdinon, program tersebut dirancang agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha perikanan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis nagari, kegiatan budidaya diharapkan tidak hanya membantu pemulihan usaha yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, setiap lokasi direncanakan memperoleh sekitar 20 kolam, bibit ikan, serta pakan untuk satu siklus budidaya selama empat bulan. Setelah menjalani siklus pertama dan memperoleh hasil panen, pembudidaya diharapkan dapat membiayai kegiatan budidaya berikutnya secara mandiri.
Skema tersebut dirancang agar usaha perikanan masyarakat dapat berlanjut setelah dukungan awal dari pemerintah diberikan. Dengan demikian, pembudidaya diharapkan mampu mengembangkan usaha secara bertahap sesuai dengan hasil yang diperoleh dari siklus budidaya sebelumnya.
Syefdinon mengatakan, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi pemerintah nagari apabila ingin mengikuti program tersebut. Salah satunya adalah menyiapkan lahan dengan luas 1.000 meter persegi. Pemerintah nagari juga perlu berkoordinasi dengan DKP Sumbar untuk mempersiapkan pelaksanaan program.
Dari sisi cakupan, program ini direncanakan memiliki kuota 10.000 titik pada 2027. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40.000 titik pada 2029.
“Kami berharap nagari-nagari di Kabupaten Solok dapat mempersiapkan persyaratan sejak awal agar berpeluang memanfaatkan program ini,” kata Syefdinon.
Ia mengharapkan pemerintah nagari di Kabupaten Solok mulai mempersiapkan kebutuhan yang disyaratkan agar dapat mengambil bagian dalam program tersebut. Persiapan sejak awal diperlukan untuk membuka peluang bagi nagari yang ingin mengembangkan usaha budidaya perikanan dengan dukungan pemerintah provinsi.
DKP Sumbar Bangun Akses Pasar Hasil Budidaya
Selain menyiapkan program budidaya, DKP Sumbar juga tengah membangun ekosistem pemasaran untuk mempertemukan pembudidaya dengan calon pembeli. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan hasil panen.
