Sumbardaily.com - Penguatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) didorong tidak hanya sebagai bagian dari perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Arry Yuswandi menegaskan, pengembangan ETPD perlu dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak. Sinergi tersebut dinilai penting agar digitalisasi transaksi pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Menurut Arry, perubahan sistem transaksi keuangan pemerintah menuju ekosistem digital harus terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan terbuka.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Ia menjelaskan, ETPD tidak sebatas pemanfaatan teknologi untuk melakukan transaksi. Lebih jauh, sistem tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Arry menilai penguatan kemitraan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan ETPD. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki koordinasi yang kuat agar ekosistem transaksi digital dapat dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan.
