Sumbardaily.com - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai menjadi perhatian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang Panjang.
Pemerintah Kota Padang Panjang menilai pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang muncul setelah bencana, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan untuk mengurangi risiko pada masa mendatang.
Hal tersebut dibahas Pemko Padang Panjang bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (25/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemko Padang Panjang diwakili Asisten II Setdako Padang Panjang Indra Gusnady. Ia didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Alvi Sena, Kepala Pelaksana BPBD Mihandrik, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Delfianto, perwakilan Dinas PUPR, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Pembahasan mengenai DAS menjadi bagian penting karena pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lingkungan setelah bencana. Penanganan kawasan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko serta dampak bencana yang berpotensi terjadi kembali.
Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat proses pemulihan tidak berhenti pada perbaikan kerusakan, tetapi turut memperkuat kondisi wilayah menghadapi potensi bencana berikutnya.
Indra Gusnady mengatakan Pemko Padang Panjang mendukung penanganan pascabencana yang dilakukan secara terpadu. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan.
