Sumbardaily.com, Padang – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) yang tercatat 3,36 persen pada 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memunculkan kekhawatiran mengenai daya dorong pembangunan daerah. Meski berada di level positif, angka tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof Elfindri, capaian itu justru mencerminkan persoalan struktural yang selama ini tidak tertangani dengan baik.
Menurutnya, perlambatan ekonomi Sumbar tidak sekadar menggambarkan kinerja tahunan yang melemah, tetapi sinyal semakin dalamnya masalah yang menumpuk dalam sektor infrastruktur, industri, investasi, hingga aktivitas ekonomi informal. Seluruhnya berkelindan dan menurunkan produktivitas daerah, sementara provinsi lain di Sumatera mulai berlari lebih cepat.
Infrastruktur Macet, Ekonomi Melamban
Elfindri menilai pelemahan pertumbuhan ekonomi salah satunya dipicu terhentinya sejumlah proyek fisik yang selama ini menjadi penggerak arus barang dan jasa. Pemangkasan anggaran rutin dari pemerintah pusat pada kuartal ketiga membuat proyek strategis yang sebelumnya menopang aktivitas ekonomi masyarakat kini tak menunjukkan perkembangan berarti.
Ia menyebut Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang hanya rampung sebagian, rehabilitasi Jalan Batang Anai yang telah selesai tetapi tak diikuti pengerjaan lanjutan, serta proyek jalan trans Kabupaten Solok–Pesisir Selatan yang juga mandek. Semua ini menjadi indikator bahwa mesin fiskal daerah kehilangan tenaga untuk mendorong pembangunan.
“Pengurangan anggaran dari pusat terasa sangat kuat. Proyek fisik yang tahun lalu masih bisa menggerakkan ekonomi, kini berhenti,” ujarnya.
Elfindri menegaskan, tanpa kejelasan lanjutan pembangunan infrastruktur, Sumbar akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Konektivitas jalan dinilai sebagai fondasi yang menentukan kecepatan distribusi dan kemampuan daerah menarik investasi baru.
