Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga warisan budaya Minangkabau agar tetap hidup di tengah masyarakat.
Maigus berharap keberadaan perda tersebut mampu menjadi payung hukum bagi kaum adat di Kota Padang untuk terus mengembangkan berbagai kegiatan pelestarian budaya. Dengan demikian, nilai-nilai adat Minangkabau dapat diwariskan secara berkelanjutan kepada anak kemenakan dan generasi penerus.
"Kami berharap Perda ini dapat menjadi payung hukum bagi kaum adat di Kota Padang untuk terus melestarikan adat dan budaya Minangkabau melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut tetap diwariskan kepada anak kemenakan dan generasi penerus," katanya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Padang, Yendril. Ia berharap Festival Alek Nagari Nan XX dapat terus dipertahankan sebagai agenda tahunan karena memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus menjaga kelestarian adat dan budaya.
Menurutnya, penyelenggaraan festival secara rutin akan menjadi wadah untuk memperkuat nilai kebersamaan masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung.
"Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan setiap tahun sehingga nilai-nilai adat, budaya, dan kebersamaan masyarakat tetap terjaga. Alek Nagari Nan XX juga diharapkan terus menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung," ujar Yendril.
Sementara itu, Ketua Umum Pelaksana Festival Alek Nagari Nan XX, James Hellyward, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini membawa misi besar untuk mendukung langkah Pemerintah Kota Padang meraih predikat Gastronomy City (Kota Gastronomi) dari UNESCO.
Sebagai bentuk dukungan terhadap misi tersebut, festival menghadirkan beragam kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dan potensi daerah. Mulai dari bazar UMKM, prosesi adat seperti makan bajamba dan batagak gala, hingga lomba memasak kuliner khas Minangkabau seperti marandang dan malamang.