Ia menilai SOP diperlukan untuk mengatur mekanisme penanganan serta memperjelas pembagian tugas setiap pihak yang terlibat. Kejelasan prosedur diharapkan membuat penanganan bencana berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Selain kesiapan pemerintah dan pihak terkait, pemahaman masyarakat mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi juga harus diperkuat. Mitigasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dipahami dan dilakukan masyarakat.
Enam Kebutuhan Perguruan Tinggi dalam Pemulihan Bencana
Dalam audiensi tersebut, dibahas enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Sumatera yang memerlukan dukungan pemerintah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kebutuhan pertama adalah pengawalan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, validasi data kerusakan diperlukan agar informasi mengenai dampak bencana dapat menjadi dasar perencanaan pemulihan.
Ketiga, perguruan tinggi membutuhkan pengkajian teknis untuk mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan di wilayah terdampak. Keempat, diperlukan pendampingan teknis pembangunan agar keahlian akademisi dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.
Kebutuhan kelima adalah pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun kebutuhan keenam mencakup pelaksanaan riset, pemantauan atau monitoring, serta evaluasi untuk mendukung proses pemulihan.
Keenam aspek tersebut dipandang penting untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, berbasis data, dan sesuai kebutuhan di lapangan.