Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperkuat koordinasi untuk menghadapi berbagai tantangan daerah, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penanganan bencana alam. Sinergi kedua institusi tersebut juga diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari yang didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin di Istana Gubernuran Sumbar, Jumat (16/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian.
Mahyeldi mengatakan, kerja sama antara Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar dibutuhkan untuk merespons beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang baik dapat membantu kedua institusi menjalankan tugas secara terpadu, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan warga.
“Kunjungan Pak Kapolda beserta jajaran menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Polda dan Pemprov demi kepentingan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan daerah dapat kita tangani bersama, terutama yang menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, tantangan yang perlu dihadapi bersama tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penanganan bencana serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian penting yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah dan kepolisian perlu terus memperkuat komunikasi agar mampu merespons berbagai persoalan secara terkoordinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Sinergi antarlembaga juga diperlukan agar penanganan persoalan di daerah dapat dilakukan secara efektif. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat menyelaraskan langkah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.