Sumbardaily.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran Rp371,8 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Program pemulihan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Perkembangan pemulihan itu dilaporkan dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, pada Rabu (21/10/2026).
Laporan tersebut membahas penanganan sejumlah sektor terdampak bencana, khususnya kelautan dan perikanan serta perumahan dan permukiman. Paparan disampaikan oleh kementerian terkait sebagai bagian dari evaluasi perkembangan pemulihan di wilayah terdampak.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bencana yang melanda Pulau Sumatera pada akhir 2025 berdampak besar terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan di tiga provinsi yang mencakup 40 kabupaten/kota.
"Lebih dari 33 ribu pelaku usaha terdampak, terdiri dari 5.974 nelayan, 25.386 pembudidaya ikan, 375 unit pengolahan ikan dan 1.450 petambak garam," ujarnya.
Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kerusakan tersebut meliputi 41.799 unit sarana penangkapan ikan, 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukung, serta 3.475 unit keramba dan kawasan tambak garam di Aceh.
Untuk mengatasi dampak tersebut, KKP menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksanaan bertahap selama tiga tahun. Program ini diarahkan untuk mengembalikan kegiatan usaha perikanan dan budidaya agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.