Sumbardaily.com - Polemik mengenai pengadaan sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran negara mendapat penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud menegaskan bahwa program tersebut merupakan Sapi Bantuan Presiden (Banpres) yang diperuntukkan bagi masyarakat, bukan kurban pribadi Presiden.
Menurut KH Marsudi, kesalahpahaman yang berkembang di tengah masyarakat berawal dari anggapan bahwa sapi yang disalurkan tersebut merupakan hewan kurban pribadi Presiden Prabowo, namun pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, program itu sejak awal ditujukan sebagai bantuan kepada masyarakat untuk pelaksanaan ibadah kurban.
“Masyarakat harus paham bahwa ini sesungguhnya sapi bantuan masyarakat dari Presiden untuk diqurbankan,” ujar KH Marsudi dilanisir MUI Digital, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan negara maupun ketentuan syariat Islam. Karena itu, menurutnya, program bantuan sapi kurban tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
KH Marsudi menilai polemik yang muncul lebih disebabkan oleh persoalan teknis penyampaian informasi kepada publik. Ia menyebut Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan informasi secara ringkas sehingga memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat.
“Istilah sapi qurban bantuan masyarakat dari Presiden kemudian tersiar singkat menjadi sapi qurban Presiden,” ujarnya.
