Perluasan akses pembiayaan tersebut menjadi bagian dari perubahan peran BTN yang kini tidak hanya berkutat pada bisnis pembiayaan perumahan.
Bank tersebut juga memperluas layanan dan kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit serta berbagai institusi lainnya.
Dalam konteks kerjasama dengan Pemko Padang, penguatan sektor perumahan diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan yang lebih luas bagi ASN.
Skema KPR subsidi maupun nonsubsidi menjadi bagian dari upaya membuka akses kepemilikan rumah melalui layanan perbankan.
Selain sektor properti, kerja sama Pemko Padang dan BTN mencakup penguatan tata kelola keuangan, percepatan digitalisasi pelayanan publik, pengembangan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN Cabang Padang dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
OPD yang terlibat meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) hingga Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Padang.
Keterlibatan DPRKP dalam rangkaian kerja sama tersebut turut memperlihatkan adanya ruang kolaborasi yang berkaitan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman.