Sumbardaily.com, Padang – Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dipacu di Sumatera Barat (Sumbar). Hingga September 2025, tercatat sebanyak 6.577 unit rumah sudah terealisasi di provinsi tersebut. Program tersebut bersumber dari anggaran APBD kabupaten/kota, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pembangunan rumah subsidi.
Capaian ini terungkap dalam rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang refleksi capaian, sekaligus forum untuk merumuskan strategi menghadapi berbagai tantangan pembangunan perumahan di Sumbar.
Acara dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, para bupati dan wali kota, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Tantangan Backlog Perumahan
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Imran, menegaskan bahwa program tiga juta rumah merupakan mandat konstitusi yang wajib dijalankan secara konsisten. Menurutnya, kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat tinggi.
“Masih ada sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, dan sekitar 26,9 juta jiwa tinggal di rumah yang tidak layak huni. Presiden menargetkan minimal 4,9 juta rumah terealisasi hingga 2029. Karena itu, pemerintah daerah harus serius menyukseskan program ini,” ujar Imran.
Ia menekankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melaporkan data pembangunan maupun renovasi rumah. Selain itu, pemda diminta menerapkan kebijakan pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Imran menambahkan, percepatan pembangunan rumah tidak hanya akan mengurangi angka backlog, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.