Namun demikian, PSPP menyoroti adanya sejumlah provinsi lain yang justru mendapatkan lebih dari satu slot ke putaran nasional meski jumlah pertandingan yang dimainkan lebih sedikit dibandingkan kompetisi di Sumbar.
Beberapa contoh yang disampaikan PSPP di antaranya Liga 4 Papua Barat Daya yang hanya diikuti enam tim namun meloloskan dua wakil ke putaran nasional dengan total enam pertandingan.
Kemudian Liga 4 Kalimantan Barat yang hanya memainkan tujuh pertandingan hingga final, Liga 4 Papua Tengah yang menyelesaikan kompetisi dengan empat pertandingan sampai final, serta Liga 4 DKI Jakarta dengan total tujuh pertandingan bagi tim yang lolos.
Perbedaan jumlah pertandingan dan kuota tersebut menjadi salah satu alasan PSPP meminta PSSI memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan koefisien 64 tim yang lolos ke putaran nasional.
PSPP khususnya meminta kejelasan terkait mekanisme penilaian bagi tim nonjuara tingkat Asosiasi Provinsi (Asprov).
Ketua Umum PSPP, Irsyad Hanif, menegaskan langkah pengajuan surat keberatan bukan bertujuan menciptakan polemik ataupun menyerang pihak tertentu.
Menurutnya, PSPP hanya ingin mendapatkan kejelasan regulasi agar seluruh peserta kompetisi memperoleh perlakuan yang sama dan adil.
“Kami hanya meminta penjelasan yang transparan terkait dasar penentuan tim yang lolos ke putaran nasional. Karena dari apa yang kami lihat, ada perbedaan jumlah pertandingan dan kuota di beberapa provinsi. Tentunya kami ingin semua peserta mendapatkan perlakuan yang adil,” ujar Irsyad, dikutip Sabtu (16/5/2026).